Bitung,29 Agustus 2025.
Kamis, 28 Agustus 2025. Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan PT Bina Nusa Mandiri Pertiwi terhadap sembilan awak kapal perikanan terus berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Manado. Persidangan kini memasuki tahap pemeriksaan alat bukti antara penggugat (pekerja) dan tergugat (perusahaan).
Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu(SP SAKTI Sulut) menilai langkah perusahaan memberhentikan pekerja tanpa prosedur yang jelas melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. “Kasus ini harus menjadi perhatian bersama. Awak kapal tidak boleh terus-menerus menjadi korban perlakuan sewenang-wenang oleh pihak perusahaan,” bukan siapa yang kalah dan siapa yang menang yang kami kedepankan adalah kepastian hukum kepada awak kapal perikanan di Kota Bitung kata Ketua Umum SP SAKTI Sulut Arnon Hiborang.
Kuasa hukum sembilan awak kapal, Jekson Wenas, SH, menegaskan bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti kuat untuk membuktikan terjadinya pelanggaran hak pekerja. “Kami membawa fakta hukum ke persidangan. PHK ini dilakukan tanpa dasar yang sah, dan kami menuntut perusahaan untuk memulihkan hak-hak para awak kapal sesuai aturan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan yang menimpa sembilan awak kapal ini bukan hanya menyangkut nasib individu, tetapi juga menjadi cerminan kondisi buruh sektor perikanan yang masih lemah perlindungannya.
Kami memastikan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga para pekerja memperoleh keadilan. “Kami ingin kasus ini menjadi preseden agar perusahaan lain tidak lagi melakukan PHK sepihak tanpa menghormati hak pekerja,”kata .Jekson Wenas.SH
Sidang berikutnya dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat, yang diharapkan dapat menguatkan posisi hukum sembilan awak kapal perikanan tersebut. SP SAKTI-SULUT menyatakan siap menghadirkan saksi-saksi yang relevan untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan perusahaan.
