BITUNG, SULAWESI UTARA – Perjuangan memperjuangkan hak keluarga awak kapal perikanan yang meninggal dunia akibat sakit yang berkaitan dengan pekerjaannya akhirnya membuahkan hasil. PT Patemang Raya, Kota Bitung, telah membayarkan santunan kematian kepada keluarga korban setelah melalui proses advokasi dan dua kali mediasi yang melibatkan instansi pemerintah.
Kasus ini bermula ketika salah satu anggota keluarga korban menyampaikan pengaduan secara langsung kepada Dewan Pimpinan Pusat Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (DPP SAKTI) Sulawesi Utara. Menindaklanjuti laporan tersebut, SAKTI Sulut mengambil langkah pendampingan dan advokasi dengan mendorong perusahaan agar memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga awak kapal perikanan yang meninggal dunia.
Dalam proses penyelesaian kasus ini, terdapat dua tahapan mediasi penting.
Mediasi pertama difasilitasi oleh Syahbandar Kota Bitung. Selanjutnya, mediasi kedua difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Melalui rangkaian proses tersebut, akhirnya PT Patemang Raya melakukan pembayaran santunan kematian kepada keluarga korban.
ARNON HIBORANG: HAK AWAK KAPAL PERIKANAN TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Ketua Umum SAKTI Sulut, Arnon Hiborang, menyampaikan bahwa pembayaran santunan ini merupakan hasil dari perjuangan, pendampingan, dan proses advokasi yang dilakukan organisasi dalam memperjuangkan hak keluarga awak kapal perikanan.
Menurut Arnon, setiap awak kapal perikanan yang bekerja di laut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas risiko pekerjaan yang dihadapinya. Mereka bekerja dalam kondisi yang penuh risiko, jauh dari keluarga, bahkan mempertaruhkan keselamatan dan kehidupannya demi keberlangsungan industri perikanan.
“Jangan sampai ketika awak kapal perikanan masih bekerja dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tenaga mereka dibutuhkan. Tetapi ketika mereka sakit, mengalami musibah, bahkan meninggal dunia, hak-hak mereka dan keluarganya justru diabaikan,” tegas Arnon Hiborang.
Ia juga menegaskan bahwa SAKTI Sulut akan terus hadir mendampingi awak kapal perikanan maupun keluarga korban yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan dan membutuhkan bantuan advokasi.
“Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh perusahaan perikanan bahwa tanggung jawab terhadap awak kapal tidak berhenti ketika mereka selesai bekerja atau ketika terjadi musibah. Hak-hak pekerja dan keluarganya harus tetap menjadi perhatian dan dipenuhi sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” lanjutnya.
BUKAN SEKADAR SANTUNAN, TETAPI TENTANG TANGGUNG JAWAB DAN PERLINDUNGAN PEKERJA
SAKTI Sulut menilai penyelesaian kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran seluruh pemangku kepentingan bahwa awak kapal perikanan merupakan pekerja yang berhak memperoleh perlindungan ketenagakerjaan, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian pemenuhan hak apabila terjadi risiko akibat pekerjaan.
Perusahaan perikanan juga diharapkan tidak menunggu adanya pengaduan atau pendampingan dari organisasi serikat pekerja untuk memenuhi kewajibannya. Perlindungan terhadap awak kapal perikanan harus menjadi bagian dari komitmen dan tanggung jawab perusahaan.
SAKTI Sulut mengapresiasi fasilitasi mediasi yang dilakukan oleh Syahbandar Kota Bitung dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sehingga proses penyelesaian persoalan ini dapat berjalan hingga terealisasinya pembayaran santunan kepada keluarga korban.
Bagi SAKTI Sulut, perjuangan ini bukan semata-mata tentang pembayaran santunan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan bagi pekerja, serta perlindungan bagi keluarga yang ditinggalkan.
SAKTI Sulut akan terus berdiri bersama awak kapal perikanan. Karena setiap pekerja memiliki hak untuk dilindungi, dan setiap keluarga berhak mendapatkan keadilan.
BAKU BEKING PANDE, MEMBANGUN KEKUATAN!
Dewan Pimpinan Pusat
Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (SAKTI) Sulawesi Utara
