Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sakti Sulut Mengecam Ketidakadilan di Sektor Perikanan
Bitung, 27 Maret 2025. Satu per satu nelayan kecil di Kota Bitung terpaksa gulung tikar. Mereka tidak lagi mampu bersaing di laut akibat dominasi pemodal besar yang semakin rakus menguasai sektor perikanan. Kondisi ini semakin diperparah dengan lemahnya peran Dinas Perikanan Kota Bitung yang seharusnya melindungi kepentingan nelayan kecil.
Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sakti Sulut Arnon hiborang menegaskan bahwa nelayan kecil semakin terjepit adanya rumpon yang memagari di laut yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan besar. Mulai dari sulitnya akses BBM subsidi, hingga tekanan harga jual ikan yang dikendalikan oleh pemodal besar.
“Kami melihat jelas bagaimana nelayan kecil di Bitung semakin terpinggirkan. Sementara kapal-kapal besar terus bebas beroperasi, nelayan kecil harus menghadapi berbagai hambatan yang seolah dibiarkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.
Keserakahan Pemodal Besar Membunuh Nelayan Kecil
Dalam beberapa tahun terakhir, industri perikanan di Bitung semakin dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Mereka menguasai rantai distribusi dari hulu ke hilir, sehingga nelayan kecil tidak punya daya tawar. Harga ikan ditekan serendah mungkin di tingkat nelayan, sementara biaya operasional seperti BBM, es, dan alat tangkap semakin mahal.
Banyak nelayan yang akhirnya tidak bisa melaut karena tidak sanggup menanggung biaya. Sebagian terpaksa menjual kapal mereka atau beralih profesi demi bertahan hidup.
“Kami nelayan kecil sekarang hanya jadi penonton. Semua dikuasai oleh pemodal besar. Kami tidak diberi kesempatan berkembang,” ujar salah satu nelayan yang kini berhenti melaut.
Dinas Perikanan Kota Bitung Tidak Berguna
Seharusnya, Dinas Perikanan Kota Bitung berperan sebagai pelindung dan pembina bagi nelayan kecil. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan ketidakberdayaan atau bahkan ketidakpedulian mereka terhadap kondisi yang ada.
“Kami sudah sering mengadukan masalah ini, tapi tidak pernah ada solusi konkret. Dinas hanya memberi janji tanpa tindakan nyata,” keluh seorang perwakilan nelayan.
Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sakti Sulut menuntut pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk melindungi nelayan kecil, termasuk:
1. Mengendalikan dominasi pemodal besar di sektor perikanan agar nelayan kecil tetap bisa beroperasi.
2. Memberikan akses yang lebih mudah terhadap BBM subsidi dan perizinan agar nelayan kecil tidak semakin tercekik.
3. Menetapkan kebijakan harga ikan yang adil sehingga nelayan tidak selalu menjadi korban permainan harga pasar.
4. Mengevaluasi kinerja Dinas Perikanan Kota Bitung yang dianggap tidak berpihak pada nelayan kecil.
Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, nelayan kecil di Bitung akan benar-benar hilang, digantikan oleh perusahaan-perusahaan besar yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya ingin kebijakan yang adil dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Jika tidak ada perubahan, maka perikanan di Bitung hanya akan menjadi ladang uang bagi pemodal besar, sementara nelayan kecil tersingkir dan kehilangan mata pencaharian.”
Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sakti Sulut akan terus berjuang untuk memastikan nelayan kecil mendapatkan hak dan keadilan di laut mereka sendiri.
